Langkah pertama kebijakan link and match untuk memastikan kompetensi SDM/tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dengan industri berbasis teknologi digital.
Pasalnya, pemerintah tidak memiliki regulasi yang mewajibkan industri untuk bermitra dengan sekolah vokasi, termasuk dalam hal ini politeknik.
Salah satunya, menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian (BPSDM Kemenperin) Mujiyono, SMK tidak menyediakan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh industri.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi) Kemdikbud, Wikan Sakarinto berharap program link and match vokasi dan DUDI tersebut jangan sampai hanya sebatas `pacaran`.
Menurut dia, upaya tersebut dapat mempercepat program pemerintah dalam mengimplementasikan pernikahan massal (link and match), antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia kerja (Iduka).
Link and match pendidikan vokasi dan industri tidak boleh berhenti pada penandatanganan kerja sama (MoU) belaka. Lebih dari itu, industri dituntut untuk menyerap lulusan SMK.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Wikan Sakarinto mengatakan, kurikulum baru tersebut nantinya lebih fleksibel dan adaptif, guna mendukung program link and match SMK dengan industri.
Dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja, memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.
Kampus Merdeka Vokasi merupakan perluasan dari filosofi Kampus Merdeka yang dikembangkan pada bidang vokasi. Sehingga, pada akhirnya link and match bersama dunia industri dan dunia kerja.
BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha.